Makalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Mei 24, 2018

KATA PENGANTAR

          Puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas Makalah mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan,

          Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Politik. Semoga makalah ini dapat memberikan nilai tambah bagi penulis khususnya dalam mata kuliah Sosiologi Politik.

          Masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyelesaikan tugas makalah ini semoga pembimbing memaklumi karena masih tahap belajar.

          Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yang selama ini telah memberi banyak arahan dan ilmu,semoga menjadi bekal bagi penulis untuk melanjutkan dan menuntut ilmu ke tingkat yang lebih tinggi.

 Largo 5 mei  2018

           Penyusun,

Daftar Isi

Kata Pengantar ..........................................................................................      i.

Daftar Isi ...................................................................................................      ii.

BAB I.........................................................................................................      1.

Pendahuluan ..............................................................................................      1.

1.1   Latar Belakang...................................................................................      4.

1.2   Rumsan Masalah................................................................................      5.

1.2   Tujuan................................................................................................      5.

BAB II........................................................................................................      6.

Pemebahasan..............................................................................................      6.

2.1   Pengertian Partisipasi Masyarakat.....................................................      6.

2.2   Unsur-Unsur Partisipasi Masyarakat.................................................      9.

2.3   Bentuk dan Jenis  Partisipasi Masyarakat  ........................................      10.

2.4   Faktor Faktor Yang mempengaruhi Pembangunan............................      12.

2.5   Proses Perencanaan Pembangunan.....................................................      16.

BAB III.......................................................................................................      18.

Penutup......................................................................................................      18.

Kesimpulan ...............................................................................................      18.

Saran .........................................................................................................      19.

Daftar Pustaka............................................................................................      20.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1             Latar Belakang

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Timor Leste melalui. Konstitusi Negara Timor Leste ini menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah masyarakatnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Bratakusumah (1999) mengatakan bahwa paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap perencanaan pembangunan. Artinya pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat, didalam menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya.

1.2             Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ?

1)    Apa Pengertian Partisipasi Masyarakat ?

2)    Apa Unsur Unsur Partisipasi Masyarakat ?

3)    Apa Bentuk Dan Jenis Partisipasi Masyarakat ?

4)    Apa Faktor Faktor yang mempengaruhi pembangunan ?

5)    Bagaimana Proses Perencanaan Pembangunan ?

1.3             Tujuan Masalah

Pada makalah ini mempunyai tujuan masalah sebagai berikut:

1.     Menegrti dan memahami Arti dari partisipasi,Unsur ,dan bentuk Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan.

2.     Mengerti dan mengetahui arti dari pembangunan faktor pembangunan dan proses perencanaan pembangunan masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

 Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:13) adalah Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

Sejalan dengan pendapat di atas, Allport dalam Sastropoetro, (1988:12) menyatakan bahwa Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan.

Hal  sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamidjoyo,(1988:67), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

    Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.

    Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.

    Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktifitas.

Dari beberapa kajian literatur tentang partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas. Oakley (1991:1-10) mengartikan partisipasi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

Ø           Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.

Ø           Partisipasi sebagai organisasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan teoritisi mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi.

Ø           Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

2.2 Unsur Unsur Pasrtisipasi

Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan Menurut Keith Davis (Sastropoetro, 1988:14) di dalam pengertian partisipasi ini terdapat tiga buah unsur yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:

o   Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.

o   Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.

o   Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri atau ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap kelompok.masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

2.3  Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya Keith Davis (Sastropoetro, 1988:55) mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi, yaitu:

    Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.

    Sumbangan spontan berupa uang dan barang

    Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga), dan itu merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut.

    Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).

    Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan memperingan pembangunan yang diselenggarakan desa tersebut.

    Aksi massa.

    Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.

    Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Dalam hal partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa, Ndraha (1982:82) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut:

Ø Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, seperti jasa/tenaga, barang maupun uang.

Ø Partisipasi dalam penerimaan/pemberian informasi.

Ø Partisipasi dalam bentuk pemberian gagasan.

Ø Partisipasi dalam bentuk menilai pembangunan.

Ø Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan.

2.4  Faktor Faktor yang mempengaruhi pembangunan

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subrata dan Atmaja dalam Sopino (1998:32) adalah sebagai berikut:

Ø Adanya interes dan partisipan.

Ø Hadiah dari suatu kegiatan.

Ø Adanya keuntungan dari kegiatan.

Ø Motivasi dari luar.

Menurut Sastropoetro (1988), ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu:

Ø Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.

Ø Perubahan sikap,pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.

Ø Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain.

Ø Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Hadi dalam Dwiyanti (2005), mengemukakan bahwa faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi publik di Indonesia adalah:

1.Faktor sosial, seperti: tingkat pendidikan, pendapatan dan komunikasi

2. Faktor budaya, meliputi: sikap dan perilaku, pengetahuan dan adat istiadat.

3. Faktor politik

4. Faktor birokrasi para pengambil keputusan.

Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat dan penolakan eksternal terhadap pemerintah

2. Kurangnya dana.

3. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat, dan

4. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh antusias dan partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering dirasakan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi pada masyarakat, harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberi kesempatan karena mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu hidupnya.

Menurut Margono dalam Mardikanto (2003), tumbuh kembangnnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya kesempatan yang diberikan, merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan menentukan kemampuannya. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseoransg untuk meningkatkan kemampuan serta memanfaatkan setiap kesempatan.

2. Adanya kemauan untuk berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan yang cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk membangun.

3. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi

Kemampuan untuk berpartisipasi adalah :

a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).

b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal

2.5  Proses Perencannaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan kebijakan program pembangunan yang mempunyai karakter bottom up adalah sebagai berikut :

A, MUSBANGDES

 (Musyawarah Pembangunan Desa) atau istilah lainnya MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat desa, yang biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, ataupun sesuai dengan kebijakan dari kabupaten, namun seringkali dalam prakteknya hanya menjadi semacam lips servis belaka, karena kegunaan dari musbangdes ini masih perlu dipertanyakan. Mestinya sebelum dilakukan musyawarah di tingkat desa, ketua-ketua RT dan RW mengajak berembuk dengan warga mengenai kebutuhan apa saja yang harus diajukan sebagai usulan kepada pemerintah desa, lalu dilakukanlah musyawarah pembangunan di tingkat desa tersebu.

B,MUSBANGCAM

 (Musyawarah Pembangunan Kecamatan) atau istilah lainnya MUSRENBANGCAM (Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan). Merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan musyawarah pembangunan di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai masukan dari seluruh kawasan desa dalam satu kecamatan, kemudian yang menghadiri biasanya adalah mereka perwakilan dari desa. Karena sudah banyak masukan dari seluruh desa, maka mestinya pada tingkatan ini sudah harus dipikirkan mengenai pembuatan “skala prioritas” pembangunan yang akan diajukan.

 C,MUSBANGKAB

 (Musyawarah Pembangunan Kabupaten) atau istilah lainnya MUSRENBANGKAB (Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten).

Musyawarah ini dilakukan di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh para perwakilan dari kecamatan-kecamatan untuk kemudian melakukan sinkronisasi rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dengan rencana-rencana yang telah dibikin oleh Dinas-dinas. Nah pada level ini biasanya akan terjadi tarik ulur kepentingan antara masukan aspirasi dari masyarakat dan dinas-dinas. Oleh karena memang, harus dicari format skala prioritas pembangunan masyarakat melalui pola perengkingan, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama, dan tidak hanya pada coret-mencoret yang dilakukan oleh para kepala dinas semata. Penentuan skala prioritas ini tidak boleh dilakukan secara sepihak karena hasil dari pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Draft APBD ini kemudian diajukan oleh pemerintah kabupaten untuk dimusyawarahkan dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

                 Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga

dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola

manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program

program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya

oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan

partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya

pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan

kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing

masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai

sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik

Democratik Timor Leste

                 Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program

pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur

pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan

dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program

pembangunan. Adanya partisipasi msyarakat akan mampu mengimbangi

keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian

pelaksanaan program pembangunan tersebut.

SARAN

·        Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam pembangunan, dengan ini disarankan kepada

pemerintah agar senantiasa

memperbaiki dan mengejar pendidikan dalam segala modelnya.

Disamping itu perlu pula diadakan pembinaan terhadap

masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani

sehinggah mereka dapat hidup lebih layak lagi seperti kehidupan

masyarakat pada umumnya

·        Perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk merangsang

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai

salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana

mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan.

Disamping itu pemerintah desa harus mampu menjalankan kepemimpinan

sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin

adanya komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan

pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

·         http://arvyndilawijaya.wordpress.com

·         www.Google.com

·         http://blogkuliah-ti.blogspot.com/2011/05/pengertian-Partisipasimasyarakatdalam pembangunan.html

·         http://rendramm2.wordpress.com